Heru optimis perda tentang pajak dan retribusi dapat tingkatkan PAD

Sebelumnya, dalam rapat paripurna tersebut DPRD DKI Jakarta mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Pantas Nainggolan mengatakan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi salah satu prioritas untuk disahkan.Hal itu karena dengan diberlakukanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah segera disahkan menjadi Peraturan Daerah dan diberlakukan paling lambat 5 Januari 2024.Selain itu, penyederhanaan tersebut dilakukan karena jenis pajak dan retribusi daerah yang diatur di dalam Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terlalu banyak yakni 16 jenis pajak dan 32 jenis retribusi daerah.Pantas menyebut, dengan banyaknya jenis pajak dan retribusi daerah tersebut maka pengawasan menjadi sulit untuk dilakukan dikarenakan kompleksitas dari pemungutan jenis-jenis pajak tersebut. Selain itu, banyaknya jenis pajak dan retribusi daerah juga memberikan beban ekonomi kepada masyarakat dan pelaku usaha daerah.