Wto Betting – Direktorat Jenderal Bina Administrasi kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri menyerahkan bantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk memperkuat sarana dan prasarana (sarpras) di daerah.Direktur Jenderal Bina Administrasi kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) KemendagriSafrizal ZA dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan peningkatan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor utama bagi lancarnya penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah.”Hari ini kami telah menyampaikan kembali bantuan pemerintah kepada 56 kabupaten/kota,” kata Safrizal.Ia menjelaskanbantuan itu meliputi bantuan untuk suburusan bencana, suburusan kebakaran, dan suburusan trantibum yang terdiri atas kendaraan operasional roda dua, pompa air, dan pengeras suara (megaphone).Ditjen Bina Adwil selaku pembina penyelenggaraan urusan bidang Trantibumlinmas menyadari bahwa dukungan pemerintah pusat untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pencapaian standar pelayanan minimal urusan trantibumlinmas.”Terlebih lagi bagi Satpol PP, Satdamkarmat maupun BPBD yang sifat, tugas, dan fungsinya berada di lapangan yang bersentuhan langsung dengan peri kehidupan masyarakat,” katanya.
Karena, kata dia, bantuan ini merupakan bentuk stimulan kepada pemerintah daerah agar pemerintah daerah mengalokasikan APBD secara proporsional untuk pengadaan sarpras pendukung layanan trantibumlinmas di daerah masing-masing.”Atau dapat juga dengan mekanisme kerja sama pihak ketiga ataupun sumber-sumber lain yang sah,” ujar Safrizal.Secara rinci bantuan pemerintah yang diberikan meliputi kendaraan operasional penanggulangan bencana satu unit motor trail untuk 22 daerah; peralatan penanggulangan kebakaran berupa satu set pompa portable kepada 11 daerah; dan pengeras suara (megaphone) sejumlah 416 unit kepada 24 daerah.
Sedangkan BPBD berkoordinasi untuk penentuan lokasi TPS di lokasi rawan bencanadan SatDamkarmat melakukan berbagai upaya preventif keselamatan kebakaran di Gudang Logistik KPU serta memastikan pos pemadam kebakaran dapat melayani sesuai ‘response time’ 15 menit agar Pemilu 2024 lancar dan damai dapat terwujud.