Wto Betting – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong pembenahan sektor ketenagakerjaan melalui kolaborasi antara pemerintah, perusahaan dan pekerja.
Hal itu disampaikan Wapres dalam acara Penganugerahan “Naker Award Tahun 2023” di Balai Sarbini, Jakarta, Jumat.
“Ekosistem pembangunan ketenagakerjaan, mulai dari pelatihan, penempatan, hubungan industrial, hingga pengawasan ketenagakerjaan, menuntut peran serta seluruh pemangku kepentingan,” kata Wapres.
Dia mengatakan bonus demografi yang akan disambut bangsa Indonesia dalam dua dekade mendatang, semestinya membawa serta peluang kemajuan ekonomi, khususnya melalui sumber daya tenaga kerja yang produktif, unggul, dan berdaya saing.
Untuk itu, ia mendorong pembenahan sektor ketenagakerjaan yang saat ini masih menghadapi persoalan, khususnya terkait rendahnya produktivitas tenaga kerja.
“Pembenahan sektor ketenagakerjaan masih menjadi tantangan pencapaian visi Indonesia emas 2045,” tegas Wapres.
Lebih lanjut, Wapres mengungkapkan bahwa sektor ketenagakerjaan Indonesia saat ini mulai bangkit dan pulih pascapandemi COVID-19. Hal ini terlihat dari penurunan tingkat pengangguran terbuka dan setengah pengangguran, seiring dengan pertambahan penduduk yang bekerja.
“Meskipun demikian, sejumlah persoalan dalam pembangunan ketenagakerjaan masih perlu diselesaikan bersama menuju cita-cita besar 100 tahun Indonesia merdeka,” ujarnya.
Salah satunya, sambung Wapres, lebih dari setengah penduduk bekerja masih berlatar pendidikan SMP ke bawah. Selain itu, hampir 60 persen pekerja yang bergerak di sektor informal mengindikasikan tingkat produktivitas yang masih rendah.
“Kemudian, masih ada tantangan digitalisasi yang tidak hanya menimbulkan kesenjangan digital, tetapi juga marginalisasi digital bagi pekerja-pekerja yang tidak terampil,” sebutnya.
Lebih jauh, Wapres mengingatkan bahwa kehadiran tenaga kerja usia produktif menjadi harapan besar Indonesia untuk keluar dari jebakan negara pendapatan menengah.
“Namun, perlu dipastikan bahwa sumber daya yang ada tersebut merupakan pekerja dengan keterampilan menengah-tinggi, yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan berketerampilan menengah-tinggi pula, sehingga bisa menjadikan nilai tambah bagi perekonomian bangsa,” tuturnya.
Oleh sebab itu, Wapres menyambut baik penyelenggaraan Naker Award sebagai platform untuk menumbuhkan kesadaran kolektif, bahwa upaya memajukan sektor ketenagakerjaan tidak lepas dari keterkaitan berbagai elemen.
“Saya sampaikan selamat kepada seluruh penerima Naker Award Tahun 2023. Semoga prestasi ini menjadi motivasi untuk berkontribusi lebih besar lagi bagi pembangunan ketenagakerjaan Indonesia,” ungkapnya.
Lebih dari itu, Wapres juga meminta penyelenggaraan Naker Award tidak hanya dipandang sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi para pelaku industri dalam sektor ketenagakerjaan, tetapi juga dijadikan forum pembelajaran. Harapannya, para penerima penghargaan dapat berbagi praktik baik guna mendorong kinerja para pemangku kepentingan lainnya.
“Kementerian Ketenagakerjaan saya harapkan dapat menjaga kesinambungan penyelenggaraan kegiatan ini, serta terus mengembangkannya untuk mengajak semakin banyak pihak berkontribusi terhadap pembangunan ketenagakerjaan Indonesia,” harap Wapres.
“Perusahaan-perusahaan lain juga agar diadvokasikan untuk segera mendaftar pada layanan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan, sehingga bisa ikut ambil bagian dalam kegiatan ini,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam sambutannya mengatakan bahwa tidak mudah bagi suatu negara untuk memulihkan kondisi ketenagakerjaan pascapandemi COVID-19 yang benar-benar memukul perekonomian di seluruh dunia.
“Oleh karena itu, maka kami Kementerian Ketenagakerjaan perlu memberikan perhatian dan penghargaan secara khusus terhadap upaya yang telah dilakukan oleh para Gubernur dan Perusahaan, sahabat-sahabat pekerja yang telah memberikan kontribusi terbaik di bidang ketenagakerjaan,” kata Ida.
Salah satunya, lanjut Ida, melalui pemberian Naker Award yang diharapkan dapat membangun kesadaran dan tindakan kolektif di antara sesama pemangku kepentingan dalam upaya membangun bidang ketenagakerjaan.