Wto Betting – Organisasi nirlaba internasional Marine Stewardship Council (MSC) mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Yayasan Pesisir Lestari (YPL) dalam pengelolaan perikanan gurita.
Direktur Program MSC Indonesia Hirmen Sofyanto dalam keterangan resminya yang diterima di Bogor, Kamis, menyebutkan MSC dan Sustainable Fisheries Partnership (SFP) memberikan dukungan dalam Lokakarya Penyusunan Isu Prioritas, Tujuan dan Sasaran Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Gurita.
MSC dan SFP menghadirkan pemerintah daerah, NGO/CSO, industri, akademisi, ahli perikanan, dan masyarakat nelayan gurita dalam lokakarya itu.
“Mereka hadir secara luring dan daring untuk memberikan masukan langsung dalam perumusan Bab Tiga RPP Gurita,” kata Hirmen.
Kapokja Pemantauan dan Analisis Pengelolaan dan Alokasi Sumber Daya Ikan (SDI) Aris Budiarto optimistis dokumen RPP ini dapat mempertahankan dan memastikan keberlanjutan usaha perikanan gurita, baik dari segi sumber daya, ekologi, hingga sosial ekonomi.
Kemudian, ia berharap dokumen RPP ini juga dapat merintis langkah-langkah positif untuk pengelolaan perikanan gurita yang lebih baik di masa mendatang.
“Kami berharap dari dokumen RPP ini dapat mempertahankan dan memastikan keberlanjutan usaha perikanan gurita, baik dari segi sumber daya, ekologi, dan sosial-ekonomi, dan dapat merintis langkah-langkah positif untuk pengelolaan perikanan gurita yang lebih baik di masa mendatang,” ujarnya.
Sementara, Program Coordinator-Fisheries YPL Faridz Fachri menjelaskan bahwa perlu juga implementasi Fisheries Improvement Program (FIP) yang bertujuan untuk menguatkan manajemen bersama dan berkontribusi dalam meminimalkan penangkapan ikan ilegal atau IUU Fishing.
Salah satu caranya, kata dia pula, melalui partisipasi nelayan dalam pemantauan perikanan dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keberlanjutan.
“Lebih jelasnya, pengarusutamaan pengelolaan perikanan gurita berbasis masyarakat ini dapat berkontribusi pada keberlanjutan perikanan gurita di tahun 2027,” ujarnya lagi.
Konsorsium FIP Gurita dilaksanakan di perairan Sulawesi yang meliputi wilayah Sulawesi Tengah (Tojo Una-Una, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Luwuk, Minahasa Utara), Sulawesi Tenggara (Wakatobi), dan Sulawesi Selatan (Selayar).
FIP Gurita diluncurkan pada 16 Februari 2022 lalu berkat kolaborasi KKP dengan lembaga non-pemerintah, komunitas dan industri. Tergabung dalam konsorsium ini adalah YPL, Yayasan Alam Indonesia Lestari (LINI), SFP, Japesda, Yapeka, Forkani, Foneb, Komanangi dan didukung Blue Ventures, dengan merujuk pada tiga prinsipal dasar keberlanjutan perikanan dari Marine Stewardship Council.
Faridz juga mengungkapkan beberapa isu yang melingkupi perikanan gurita, antara lain sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, sosial ekonomi perikanan dan tata kelola perikanan.
“Terkait dengan tata kelola, ada dua isu utama yang diprioritaskan yakni memperkuat kelembagaan para nelayan gurita dan meningkatkan keterlibatan nelayan dalam proses pengambilan keputusan untuk pengelolaan gurita,” kata Faridz pula.
Perikanan gurita merupakan salah satu sektor perikanan penting yang dilakukan oleh nelayan skala kecil di Indonesia. RPP gurita telah didorong selama beberapa tahun terakhir dan kini memasuki tahap strategis, yaitu perumusan Bab Tiga yang diawali dengan pembahasan isu prioritas, tujuan dan sasaran dari RPP Gurita.
Dalam rangkaian lokakarya ini telah dibahas bersama dan disepakati fokus dari jenis spesies gurita yang bernilai tinggi dan komoditas ekspor.
Selain itu, juga disepakati bahwa pengelolaan gurita memiliki empat tujuan utama, yaitu memastikan stok sumber daya gurita terjaga pada tingkat yang berkelanjutan, menjamin habitat dan lingkungan yang sehat untuk keberlanjutan sumber daya gurita.
Kemudian, juga meningkatkan manfaat ekonomi perikanan gurita bagi pelaku usaha perikanan, khususnya untuk kesejahteraan nelayan serta meningkatkan partisipasi aktif dan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan dalam mewujudkan pengelolaan perikanan gurita yang bertanggungjawab.