Wto Betting – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyatakan bahwa keluarga adalah pintu utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesiademi meraih bonus demografi.”Sebentar lagi kita akan memasuki bonus demografi, yang hanya bisa dirasakan manfaatnya jika kualitas SDM baik, sehingga keluarga harus menjadi perhatian utama, karena pembangunan keluarga adalah fondasi utama tercapainya kemajuan bangsa,” kata Hasto dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto saat menghadiri rapat koordinasi percepatan penurunan stunting di Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) pada Kamis (30/11).
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Sulbar pada tahun 2022 yakni 35 persen. Angka ini sangat tinggi sehingga Sulbar menempati peringkat kedua stunting tertinggi setelah Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Sulbar adalah provinsi yang spesial karena peluang bonus demografi akan menutup lebih cepat dibandingkan rata-rata yang lain. Sulbar secara teori 2034 (berakhir), padahal indeks pembangunan manusianya masih rendah, salah satu sebabnya karena di sini kedatangan tenaga-tenaga yang sudah cukup dewasa usianya, sehingga memacu Sulbar bonus demografinya bisa lebih cepat,” ujar Hasto.
Oleh karena itu, menurutnya, dengan bonus demografi yang dimiliki oleh Sulbar, bisa lebih cepat meningkatkan kualitas SDM, tetapi jika stuntingnya tidak turun, maka bisa merugikan.”Harapan saya, baik pemerintah pusat maupun daerah harus sama-sama semaksimal mungkin untuk menangani stunting di Sulbar,” ucap Hasto.
Hasto menegaskan, tahun 2025-2035 merupakan fase puncak periode bonus demografi yang harus terus dikapitalisasi untuk keluarga sehat, produktif, dan berkualitas sesuai tujuan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (bangga kencana) menuju Indonesia Emas 2045.Sementara itu Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris mengatakan, arah kebijakan penurunan stunting di Sulbar tahun 2023-2026 ada delapan poin, yakni peningkatan kualitas dan akses pemerataan layanan kesehatan, peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan yang promotif dan preventif, dan peningkatan kapasitas SDM kesehatan.Kemudian, pemenuhan kebutuhan pangan dan perbaikan gizi masyarakat, peningkatan akses dan kualitas kesehatan lingkungan, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan peran kelembagaan posyandu, serta percepatan fungsi kelembagaan dan koordinasi percepatan penurunan stunting.
“Target kita di tahun 2026 untuk mencapai prevalensi stunting hingga 20 persen agak sulit, kalau kita tidak disiplin pada segi kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Saya selalu mengumpamakan, ini tidak lebih dari manajemen proyek, yang harus betul-betul selesai di awal dari aspek perencanaan,” kata Idris.Ia juga menyebutkan, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap perencanaan terkait penurunan stunting bisa terukur sampai akhir tahun, karena mustahil untuk mencapai target jika tata kelola manajemen penanganan stunting tidak dibenahi.Sedangkan Kepala BKKBN Sulbar Resky Murwanto mengemukakan, dalam upaya percepatan penurunan stunting, BKKBN secara konsisten memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat mengenai stunting, dampaknya, dan pencegahannya melalui tim penyuluh.”BKKBN Sulbar telah melatih 2.859 orangpendamping keluarga yang terdiri atas bidan desa, tenaga kesehatan, kader KB, dan kader PKK yang tersebar di 648 desa/kelurahan di Sulbar, untuk mendampingi 305.510 keluarga di Sulbar. Selain itu, kami juga secara aktif melibatkan kolaborasi pentahelix dalam upaya percepatan penurunan stunting,” ujarnya.
Kolaborasi pentahelix ini melibatkan pemerintah, akademisi, industri, masyarakat, dan media, yang bekerja secara kolaboratif untuk menciptakan solusi peningkatan gizi dan kesehatan anak-anak.