Wto Betting – Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Maliki mengatakan banyak praktik baik dilakukan berbagai pihak dalam mengimplementasikan sasaran strategis penyandang disabilitas.
“Sudah banyak praktik baik yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi nonpemerintah (NGO), dan kelompok penyandang disabilitas, dengan harapan praktik-praktik ini dapat diadopsi dan diperluas di seluruh daerah,” kata dia dalam diskusi daring dengan tema “Mewujudkan Negara yang Ramah untuk Disabilitas” di Jakarta, Rabu.
Iamenyebutkan beberapa contoh praktik baik yang termasuk dalam sasaran strategi pertama, yakni program sekolah perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan.
Selanjutnya, kata dia, untuk menciptakan lingkungan tanpa hambatan juga telah dilakukan pembangunan jalan portabeldan penggunaan blok pemandu untuk layanan transportasi.
Selain itu, kata dia, upaya memberikan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas dapat terlihat dalam penyediaan fasilitas sensitif untuk beragam jenis disabilitas pada website dan layanan petugas yang dapat diakses dengan mudah.
Dalam konteks politik dan keadilan, kata dia, Pengadilan Negeri Amlapura di Balitelah berkomitmen untuk memberikan akses yang lebih baik kepada penyandang disabilitas dengan menggunakan petunjuk dalam huruf braille.
Praktik lainnya, katanya,terlihat dalam pembangunan kafe oleh BAZNAS RI yang dikelola oleh penyandang disabilitasserta upaya ekonomi inklusif yang telah diwujudkan oleh Kementerian Sosial.
Dia menyebutkan pendidikan, keterampilan, dan kesehatan juga merupakan bidang di mana banyak praktik baik telah diterapkan.
Namun, kata dia, tantangan yang masih dihadapi berupa integrasi praktik-praktik tersebut ke dalam perencanaan yang lebih baik padamasa mendatang.
Maliki berharap, masing-masing kementerian dan lembaga dapat melaksanakan rencana dan komitmen yang telah mereka buat untuk penyandang disabilitasserta melakukan koordinasi yang kuat untuk menjalankan konsistensi, baik pemerintah pusat maupun daerah.
“Lembaga legislatif seperti MPR juga diharapkan dapat mendukung percepatan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Upaya kolaboratif ini diharapkan menjadi bagian penting dalam pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas di masa yang akan datang,” kata dia.