Wto Betting – Lima berita seputar DKI Jakartamenarik perhatian publik pada Selasa (28/11),mulai dari pengungkapan kasus kepala sekolah yang memotong upah guru honorer hingga dugaan daftar pemilih tetap fiktif.
Berikut rangkuman dan tautan berita kemarin:
Inspektorat DKI panggil Kepala Sekolah SDN 10 Malaka Jaya
Inspektorat Provinsi DKI Jakarta memanggil Kepala Sekolah SDN 10 Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur, Junawati karena diduga terkait pemotongan upah para guru honorer sehingga hanya diterima Rp300 ribu per bulan oleh mereka.”Saya ditunggu inspektorat,” katanya saat ditemui di SDN 10 Malaka Jaya, Selasa, sambil jalan menghampiri sebuah mobil berwarna hitam di Jakarta, Selasa.
DKI: Buruh hendaknya bisa terima besaran UMP DKI 2024
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta kalangan buruh bisa menerima keputusan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2024 yang ditetapkan sebesar Rp5.067.382 per bulan.”Artinya ya sekarang mereka harusnya terima saja dulu (besaran UMP DKI 2024). Sekarang, yuk kita buat yang mereka ajukan itu terkait struktur skala upah, beberapa program unggulan maksimalkan,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Hari Nugroho di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa.
Partai Demokrat siap kampanye bareng Prabowo-Gibran
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebutkan partainya siap melakukan kampanye bersama pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pada Pemilu 2024.”Kampanye dengan paslon tentu akan diagendakan. Saya sendiri saat melakukan konsolidasi pemenangan Prabowo di Madiun 20 November lalu telah menyampaikan,” kata AHY usai melakukan kampanye perdana Pemilu 2024 di Pendopo Caleg Adi Kurnia, Kampung Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa malam.
Bawaslu tegaskan ASN dan kepala desa dilarang terlibat kampanye pemilu
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta Benny Sabdo menegaskan bahwa kegiatan kampanye para peserta pemilu dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala desa.”Jangan melibatkan ASN, termasuk kepala desa karena itu dilarang. Enggak boleh mereka ikut kampanye,” kata Benny saat ditemui di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Selasa.
Bawaslu DKI segera gelar sidang perdana kasus dugaan DPT fiktif
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta segera menggelar sidang perdana kasus dugaan pelanggaran administratif berupa daftar pemilih fiktif untuk Pemilu 2024 dengan terlapor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Selatan.”Ini versinya pelapor, kasus posisinya itu adalah ada daftar pemilih yang diduga fiktif masuk ke DPT, ada dua nama,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Benny Sabdo saat ditemui di Jakarta, Selasa.